Analisis Etika Pelayanan Publik Pada Disdukcapil Kota Batu Dalam Perspektif Good Governance
Keywords:
etika pelayanan publik, good governance, administrasi kependudukan, Disdukcapil, Kota BatuAbstract
Pelayanan publik yang etis dan berkualitas merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya good governance, namun kesenjangan antara standar normatif dan implementasi empiris masih menjadi persoalan berulang dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji etika pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batu dalam perspektif good governance, mencakup analisis kondisi etika pelayanan, tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip good governance, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur terhadap Kepala Sekretaris Disdukcapil dan lima pengguna layanan, serta observasi partisipatif pasif di Kantor Disdukcapil dan Mal Pelayanan Publik Among Tani Kota Batu pada 27 April 2026. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan bahwa etika pelayanan secara umum telah berkembang positif, ditandai oleh sikap aparatur yang ramah, tidak adanya pungutan liar, dan penerapan sistem antrian yang adil. Namun, konsistensi layanan pada jam sibuk, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan inkonsistensi persyaratan masih menjadi tantangan. Dari sisi good governance, akuntabilitas formal terbukti kuat dengan capaian WTP sepuluh kali berturut-turut, tetapi akuntabilitas substantif, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas transparansi bagi kelompok rentan masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi teknologi dan komitmen pimpinan menjadi faktor pendukung utama, sedangkan ketimpangan kompetensi aparatur dan kesenjangan literasi digital masyarakat merupakan hambatan struktural yang perlu diatasi secara sistematis.
References
Agustina, dkk. (2022). Peningkatan efektivitas pelayanan publik melalui aplikasi digital. Jurnal Administrasi Publik.
Agustiningtyas, N. W. (2024). Akuntabilitas pelayanan publik: Studi kasus pelayanan perizinan surat izin penelitian di BAKESBANGPOL Kota Batu. GEMA PUBLICA, 9(1), 1–14. https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.1-14
Andani, dkk. (2025). Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.
Ansell, C., & Torfing, J. (2016). Handbook on theories of governance. Edward Elgar Publishing.
Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep pelayanan publik di Indonesia. Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 22(2), 105–122.
Bovens, M. (2010). Two concepts of accountability: Accountability as a virtue and as a mechanism. West European Politics, 33(5), 946–967.
Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 9(3), 195–203.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. (2024). Tentang kami. https://dispendukcapil.batukota.go.id/tentang-kami.html
Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.
Endah, K. (2018). Etika pemerintahan dalam pelayanan publik. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(1), 141–151.
Fachruddin, I., dkk. (2023). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN.
Farhanuddin, A. F., Setia, A. A. P., & Jauza, D. (2021). Penerapan etika pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(1), 64–74.
Fiantika, F. R., dkk. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Penerbit Akademia Pustaka.
Hilalludin, H., & Althof, G. (2024). Perbedaan tingkat kematangan sosial antara santri pondok pesantren modern dan tradisional. Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, 2(3), 201-208.
Hilalludin, H., Maryani, E. D., Sugari, D., & Afif, M. F. R. (2025). Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Komunikasi Generasi Z di Indonesia. SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(03), 47-61.
Hilalludin, H., Sugari, D., Mustakfibillah, M., & Maryani, E. D. (2025). Peran Modal Sosial dalam Membangun Ketahanan Masyarakat pada Era Post-Pandemi. SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(03), 15-29.
Kristiyanto, E. (2016). Keterbukaan informasi dan responsivitas pelayanan publik. Jurnal Wacana Hukum, Sosial, dan Humaniora.
Maani, K. D. (2009). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Jurnal Demokrasi, 8(1).
Malangvoice. (2025, May 9). Rumusan RPJMD berorientasi pada kebutuhan masyarakat. https://malangvoice.com/rumusan-rpjmd-berorientasi-pada-kebutuhan-masyarakat/
Marto, S. (2020). Pelayanan publik. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(1).
Mediapatriot.co.id. (2026, March 2). Peran Disdukcapil Kota Batu dalam meningkatkan layanan administrasi kependudukan yang modern dan transparan. https://www.mediapatriot.co.id/2026/03/02/
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. UI-Press.
Noviyanto, A., Rohayatin, T., & Fauzi, L. (2019). Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Jurnal Caraka Prabu. https://doi.org/10.36859/jcp.v3i1.336
Nurjaman, R. (2026). Etika administrasi publik. Penerbit Tahta Media.
Puhi, dkk. (2025). Penerapan etika birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik.
Rachmat, dkk. (2023). Optimalisasi forum konsultasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik.
Ramadhani, S. (2025). Efektivitas pelayanan publik pada aparatur sipil negara dalam prinsip good governance. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 75–84.
Rauf, A., & Andriyani, D. (2023). Analisis implementasi good governance terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas. https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1850
Rifnaldi, dkk. (2025). Pengaruh budaya organisasi dan etika terhadap kualitas pelayanan publik. Jurnal Ilmu Administrasi.
Rohman, A., & Trihardianto. (2019). Reformasi birokrasi dan good governance. Intrans Publishing.
Seru.co.id. (2023, November 8). Disdukcapil Kota Batu gelar rakor penyusunan standar pelayanan. https://seru.co.id/141086
Seru.co.id. (2024, December 4). Disdukcapil Kota Batu jaring aspirasi masyarakat tentang pelayanan publik dan administrasi kependudukan. https://seru.co.id/180968
Simarmata, R., & Sutrisno. (2022). Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui prinsip good governance. Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Tahir, A. (2022). Implementasi prinsip good governance dan efektivitas pelayanan Disdukcapil. Jurnal Demokrasi.
Tim Peneliti. (2025). Optimalisasi komunikasi pemerintah desa dalam sosialisasi identitas kependudukan digital (IKD). Journal of Innovative and Creativity, 5(3), 12458–12461.
